Home / Berita / Akhir 2013 RUU Pilkada Diputuskan
Akhir 2013 RUU Pilkada Diputuskan

Akhir 2013 RUU Pilkada Diputuskan

Jakarta, PEMILU.com – Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo memastikan, pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) tidak menyisakan pekerjaan rumah bagi anggota Dewan pada periode mendatang.

“Akhir tahun ini sudah slesai. Soal yang sederhana begitu kita derifasi menjadi pasal dan ayat itu lha lebih mudah, sepanjang isu prinsipny bisa kita selesaikan,” jelas Arif kepada Pemilu.com, Jakarta, Kamis (17/10).

Politisi PDI Perjuangan itu berharap ada keputusan yang final dan bulat dari semua fraksi. Tidak hanya PDI Perjuangan, beberapa fraksi juga masih bertahan dengan sikapnya.

“Tapi mereka sepakat akan mengkaji mempertimbangkan serius tentang usulan pemerintah mengenai mekanisme pemilihan melalui DPR,” katanya.

Senada, politisi Partai Golkar Agun Gunanjar berharap penetapan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada ini bukan sebagai ajang pencitraan bagi politisi di DPR. Dengan cara itu seolah-olah, pilkada yang dipilih langsung lebih reformis ketimbang dipilih DPRD yang statusnya dianggap quo. Padahal, dalam kacamata partai berlambang pohon beringin itu pilkada langsung atau melalui DPRD memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Kalau ditanya sikap Golkar. Sikap kami akan ditentukan oleh suara mayoritas fraksi. Golkar tidak menghendaki proses pengambilan keputusan lewat pemungutan suara di paripurna,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPR ini berpendapat, bila pilkada dipilih langsung, maka semua pihak harus mengantisipasi terjadinya politk uang. “Bagaimana pendanaan parpol? Ini akan menjadi bagian menyeluruh yang tidak lepas dari sistem pilkada langsung atau dipilih DPRD berikut penyelesaian sengketanya,” pungkasnya.

3 comments

  1. Yonatan Manimaley

    Khusus Negera Republik Indonesia Calon Presiden yang hendaknya dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk menggantikan SBY, adalah harus dari unsur Purnawiran TNI karena keadaan negara saat ini masih lebih membutuhkan pemimpin dari unsur Purnawirawan, bukan berarti mengabaikan calon dari unsur sipil tetapi kita sudah punya pengalaman pahit ketika negara ini dipimpin oleh unsur sipil.

  2. Yonatan Manimaley

    Menurut hemat saya, mungkin masih lebih Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD, karena ketika pemilihan langsung oleh rakyat biayanya terlalu besar yang sesungguhnya biaya itu bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan di bidang lain serta pemilihan langsung sangat berpeluang terjadi konflik horisontal di tengah masyarakat.

    • Yonatan Manimaley

      Menurut hemat saya, mungkin masih lebih Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD, karena ketika pemilihan langsung oleh rakyat biayanya terlalu besar yang sesungguhnya biaya itu bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan di bidang lain serta pemilihan langsung sangat berpeluang terjadi konflik horisontal di tengah masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>