TERBARU:
Home / Berita / Pemilu Serentak, Apa Artinya?
Pemilu Serentak, Apa Artinya?

Pemilu Serentak, Apa Artinya?

Jakarta, PEMILU.com – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ‘Pemilu Serentak’ menjadi satu akhir dari perdebatan panjang mengenai penggabungan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Walaupun tentu saja gugatan lain mengenai ‘presidential treshold’ tidak diputuskan bersamaan.

Arti penting keputusan ini penting bagi penguatan sistim presidensial, disamping tentu sejumlah alasan teknis terkait biaya dan penyusunan regulasi baru pasca Pemilu 2014 mendatang.

Dengan keputusan menggabungkan pemilu legislatif  dan pemilu presiden, ada harapan bahwa pemenang pilpres akan sama dengan pemenang pileg. “Dengan demikian pemerintahan diharapkan akan efektif dalam pengambilan keputusan karena mayoritas kursi parlemen dipegang oleh partai yang mengusung presiden terpilih,” ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus ketika dihubungi Pemilu.com, Sabtu (25/1).

Keputusan MK tersebut juga berimplikasi pada pembentukan koalisi partai akan dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Demikian juga landasan pembentukan koalisi tidak melulu karena alasan pragmatis hanya demi bisa mengambil-bagian dalam kabinet. Pembentukan koalisi jika pemilu presiden dan legislatif digabung akan lebih terarah pada argumentasi substantif.

“Koalisi juga akan dengan sendirinya bisa berkomitmen minimal selama masa pemerintahan satu periode,” lanjut Lucius.

Menurut Lucius, Pemilu serentak yang dimaksudkan dalam keputusan MK hanya terkait pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan ini tidak berarti menyatukan semua pemilu kepala daerah dalam satu waktu.

Hal ini, sambung dia,  sebenarnya bisa dilakukan akan tetapi dari sisi efektifitas akan banyak menimbulkan persoalan. Jika semua kepala daerah juga sibuk dengan urusan pencalonannya masing-masing, maka akan kacau sektor pelayanan publik.

“Yang tetap bisa diusulkan adalah pemilu pada waktu bersamaan untuk pilkada. Ini tentu tidak melanggar UUD, karena UUD hanya menegaskan soal jenis pemilu bukan soal teknis pelaksanaannya,” kata Lucius.

Dengan ketentuan lain, keputusan MK bahwa penggabungan Pileg dan Pilpres baru dilaksanakan pada 2019, maka ada jeda waktu panjang bagi DPR nanti untuk menyusun UU Pemilu baru dengan mempertimbangkan amar putusan MK soal pemilu gabungan ini. Diharapkan dengan jeda waktu itu, diskusi mengenai tata cara pelaksanaan pemilu bisa lebih menukik dan hasilnya bisa lebih baik dan mendukung penguatan sistem presidensial.

Dia menambahkan, ada faktor positif atas nama alasan efisiensi biaya. Hal ini juga penting walau bukan sesuatu yang sifatnya substantif. Dengan menggabungkan dua pemilu pada saat bersamaan, maka diharapkan ada penghematan anggaran negara yang cukup besar.

Tentu alasan efisiensi mengingat bahwa anggaran pemilu untuk mengurus hal teknis pemilu terlalu besar sementara pada saat yang sama rakyat masih saja menderita karena kemiskinan. “Jadi pertimbangan bonum communae juga penting sebagai faktor pendukung pemilu gabungan ini harus menjadi awal baru untuk berbenah,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>