Home / Berita / Peluang Golput Kian Besar
Peluang Golput Kian Besar

Peluang Golput Kian Besar

Jakarta, PEMILU.com – Menjelang dimulainya pesta demokrasi Pemilu 2014, masyarakat masih disibukan dengan perdebatan antara memilih atau tidak memilih alias Golput (Golongan Putih). Fenomena Golput memang disetiap pemilu selalu terjadi, bahkan saban tahun jumlah golput semakin meningkat.

Kalau dalam pemilu 2009 angka golput mencapai 39.1 persen, bisa saja untuk pemilu 2014 semakin besar. “Ini bisa diprediksi dengan merujuk kepada angka golput dalam pemilukada di daerah-daerah,” ujar Direktur Eksekutif Suluh Nusantara M. Ridwan, dalam diskusi publik bertajuk, ‘Pemilu 2014; antara Memilih atau GOLPUT yang diselenggarakan oleh Suluh Nusantara kerjasama dengan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (21/3)

Tingginya angka Golput, kata Ridwan, lebih banyak dipicu adanya kekecewaan sebagaian masyarakat terhadap praktek politik yang dilakukan oleh politisi baik anggota dewan maupun pimpinan partai politik. Khusus untuk anggota dewan yang selama ini menjadi wakil rakyat ada persepsi negatif yang diberikan oleh masyarakat.

Hal itu seperti terlihat dalam hasil survey nasional Pol-Tracking Institute yang merilis bahwa 61,68 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja DPR. Melihat survey tersebut membuktikan rendahnya penilaian masyarakat terhadap kinerja DPR RI periode 2009-2014 yang disebabkan minimnya kualitas dan kuantitas kinerja serta mandulnya fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dimiliki oleh DPR.

Selain itu, juga diperburuk oleh tersangkutnya anggota dewan dalam kasus hukum. Seperti korupsi, skandal moral, dan komunikasi publik yang kurang etis di media. Begitupula dengan hasil survey Institut Riset Indonesia (INSIS) merilis bahwa masyarakat menilai citra anggota DPR periode 2009-2014 buruk.

“Melihat presentase yang cukup besar penilain buruk masyarakat terhadap citra  anggota dewan disebabkan karena adanya masalah sikap atau prilaku anggota dewan seperti kapasitas anggota dewan, masalah moralitas karena tindakan asusila, komitmen pemberantasan kasus korupsi, dan tingkat kehadiran dalam berbagai sidang yang rendah,” papar dia.

Alumnus Fakultas Hukum Univ. Gajah Mada Yogyakarta ini mengatakan, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang masih efektif dalam menentukan wakil rakyat dan presiden dengan berdasarkan fakta diatas, partai politik harus menjawab apatisme masyarakat dengan lebih serius dalam menentukan caleg-caleg yang kompeten dan berintegritas. Partai politik juga harus selektif dalam menetukan capres-capres yang jujur, bersih tidak terkait pelanggaran HAM, korupsi, kejahatan sosial dan lingkungan seperti kasus lumpur lapindo di Sidoarjo dan lain-lain.

Partai politik, lanjut Ridwan, harus membuka peluang bagi capres-capres alternatif yang memungkinkan dikehendaki oleh masyarakat. Kalau itu dilakukan, parpol akan mendapat simpati dan kepercayaan kembali dari publik.

“Semakin besar komitmen partai politik menentukan caleg dan capres yang kompeten, jujur, dan mempunyai jejak rekam yang baik maka akan semakin banyak masyarakat memilih,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>