Home / Berita / KPU Akui Banyak Kaum Disabilitas Belum Tercatat Dalam Sidalih
KPU Akui Banyak Kaum Disabilitas Belum Tercatat Dalam Sidalih

KPU Akui Banyak Kaum Disabilitas Belum Tercatat Dalam Sidalih

Jakarta, PEMILU.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui belum semua pemilih yang menyandang disabilitas terdata dalam sistem data pemilih (Sidalih). Karena itu, KPU akan terus mengupayakan agar kelompok dengan keterbatasan bisa turut menggunakan hak suaranya.

“Teman-teman disabilitas, dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) sebelum ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) ditegaskan teman-teman yang terganggu jiwa dan ingatan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi dalam aturan kita menyatakan tidak memenuhi syarat alau ada surat dari dokter. Kalau tidak ada surat, dia berhak memilih. Komitmen kita ingin akomodir seluruh pemilih tanpa terkecuali,” ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Informasi dan Pemutakhiran Pemilih Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Dia memaparkan berdasarkan data yang dimasukkan dalam sistem data pemilih (sidalih), jumlah keseluruhan kaum disabilitas baru sekitar 66.569 jiwa. Jumlah itu, ungkapnya, masih akan terus bertambah seiring proses singkronisasi data yang akan berakhir saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan yaitu pada 6 Desember 2016 untuk tingkat Kabupaten/Kota dan 8 Desember 2016 untuk tingkat provinsi.

Menanggapi data KPU, Kordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Mochamad Afifudin mengatakan jumlah kaum disabilitas yang tercatat jumlahnya masih sangat sedikit. Sebab, merujuk data WHO, kaum disabilitas jumlahnya rata-rata 10-15 persen penduduk dunia atau jika menggunakan data pileg tahun 2014, seharusnya jumlahnya 15 juta jiwa.

Ditambah lagi, paparnya, berdasarkan pengalaman pilkada 2015, data pemilih disabilitas berbeda jumlahnya. Akhirnya, tidak ada data yang pasti mengenai jumlah kaum disabilitas yang memiliki hak pilih.

Oleh karena itu, dia menyampaikan sejumlah rekomendasi. Pertama, KPU harus koordinasi dengan banyak pihak untuk memperbaiki Data Pemilih Sementara (DPS). Kedua, KPU harus kembali melakukan validitas data sebelum penetapan DPT. Ketiga, KPU perlu usaha lagi untuk mendata pemilih disabilitas. Salah satu cara adalah kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau Panwaslu (Panita Pengawas Pemilu) harus melakukan pengawasan maksimal dalam proses validitas pendataan pemilih sebelum penetanapan DPT. Di tahun lalu, pengawas hanya menanyakan jumlah saja tetapi tidak melakukan pendataan sendiri. “Kemudian, kaum disabilitas juga sebaiknya lebih proaktif untuk didata. Mengingat, banyak dari mereka yang memilih tidak menggunakan hak suaranya karena alasan malu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat, Ariani Sukanwo mengatakan, banyak keluarga ataupun kaum disabilitas yang karena alasan malu lalu memilih tidak menggunakan hak suaranya. Padahal, sambung Ariani, KPU ataupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sudah sangat proaktif memfasilitasi kaum disabilitas agar terdaftar sebagai pemilih jika memenuhi persyaratan sebagai potensial pemilih.

“Kenyataan di lapangan, banyak penyandang disabilitas di DKI yang tidak punya KTP. Banyak juga penyandang disabilitas tidak punya KTP DKI tapi daerah. Banyak juga yang disembunyikan oleh keluarga. Kita perlu beri kesadaran penyandang disabilitas untuk memberikan haknya,” ungkapnya.

Ariani memaparkan penyandang disabilitas yang potensial sebagai pemilih sesungguhnya cukup banyak. Tetapi, jumlah yang tercatat dalam DPS hanya 66.000.

Oleh karena itu, lanjutnya, memang membutuhkan usaha ekstra dari KPU untuk menjangkau para potensial pemilih disabilitas tersebut. Salah satunya, adalah dengan menggandeng organisasi yang bergerak dalam hal tersebut.

“Ikatan Tuna Netra Indonesia anggotanya 1.500 jiwa tapi di data KPU hanya 600 jiwa. Sebetulnya dari KPU sudah aktif jemput bola. Dukcapil juga mau datang untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik,” paparnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*