TERBARU:
Home / Berita / Partai Demokrat NTT Adukan Nelson Simanjutak ke DKPP
Partai Demokrat NTT Adukan Nelson Simanjutak ke DKPP

Partai Demokrat NTT Adukan Nelson Simanjutak ke DKPP

Jakarta, PEMILU.com – Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) Jefirston Riwu Kore mengadukan Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga telah melanggar kode etik. Nelson dianggap bertanggung jawab atas terbitnya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Surat tersebut ditandatangani oleh Nelson Simanjuntak atas nama Ketua Bawaslu.

“Akibat surat edaran itu, KPU Kota Kupang dan Panwas menjadi ambigu. Calon walikota Kupang (petahana) yang sebenarnya tidak memenuhi syarat akhirnya menjadi memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon dalam Pemilukada 2017,” ungkap Hendriyanus dalam sidang perdana, di DKPP, Rabu (23/11).

Dari keterangan Hendriyanus diketahui, Cawalkot Kupang (petahana) Jonas Salean, sebelum ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kupang pada 24 Oktober 2016 atau saat masih menjabat sebagai walikota melakukan penggantian (mutasi) pejabat di Pemkot Kupang. Mutasi pejabat tersebut dilakukan pada 1 Juli 2016. Sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilukada, kepala daerah dilarang mengganti pejabat daerah enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatannya, kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Jika 1 Juli 2016 melakukan mutasi, dan 24 Oktober 2016 ditetapkan, ini berarti belum ada enam bulan. Petahana jelas melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2). Sanksinya sesuai di Ayat (5), petahana harus dibatalkan sebagai calon,” tambah Hendriyanus.

Terbitnya Surat Edaran Bawaslu, menurut Hendriyanus, yang pada intinya membuat status Jonas Salean menjadi memenuhi syarat merupakan pelanggaran kode etik khususnya Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hendriyanus mempermasalahkan isi surat edaran pada poin keenam. Pada poin itu pada intinya menyatakan, kepala daerah yang telah membatalkan mutasi dan mengembalikan jabatan sebagaimana sebelumnya dinilai tidak melanggar Pasal 71. Bagi Hendriyanus, munculnya poin enam tersebut menjadi bukti Bawaslu telah tidak profesional.

Dalam jawabannya, Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak menyebut, Surat Edaran Bawaslu itu dihasilkan melalui rapat pleno. Tidak ada yang salah kalau yang menandatangani surat tersebut dirinya karena itu telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Bawaslu. Jawaban Nelson juga diperkuat oleh Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas yang hadir sebagai Pihak Terkait. Nelson pun menegaskan, surat edaran itu diterbitkan bukan hanya karena adanya kasus di Kupang.

“Itu respons atas pertanyaan-pertanyaan dari daerah dan jawaban Bawaslu atas kasus-kasus yang muncul dari Pasal 71,” terang Nelson.

Sidang perkara ini sebenarnya tidak sendiri. Dalam waktu yang sama, DKPP juga menyidangkan perkara dengan Teradu komisioner KPU Kota Kupang dan Panwas Kota Kupang. Perkara untuk KPU dan Panwas Kota Kupang masih berkaitan dengan perkara di atas. Sidang berlangsung selama kurang lebih tiga jam.

Ketua Majelis Prof Jimly Asshiddiqie meminta untuk dijadwalkan sidang lagi. Jimly berharap pada sidang selanjutnya dapat menghadirkan para pasangan calon Pemilukada Kota Kupang yang juga prinsipal dari perkara ini. Majelis membuka kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi dan ahli yang diperlukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*