Home / Berita / Wakil Ketua MPR Berkomentar Lamanya Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua MPR Berkomentar Lamanya Revisi UU Pemilu

Jakarta, Pemilu – Wakil Ketua MPR  Hidayat Nur Wahid menyesalkan pembahasan revisi UU Pemilu yang tidak kunjung selesai. Salah satu alasannya, pemerintah dianggap tidak progresif berembuk dengan DPR untuk mencari jalan tengah.

“Pemerintah dalam hal ini Kemendagri ngotot saja terutama dalam masalah Presidential Threshold (PT) 25 persen, padahal di tingkat partai dan DPR juga bisa menerima perubahan 0 persen dan bisa naik, bisa mengarah ke persentase jalan tengah” ujar dia, Minggu (9/7).

Menurutnya, persentase 25 persen bisa dikritisi karena mengacu pada UU yang lama, sedangkan pada revisi UU pemilu memungkinkan konstelasi politik baru.

Ia berpendapat, apabila PT tetap 25 persen dipastikan partai politik baru maupun lama yang tidak memiliki cukup suara akan sulit terlibat pada pilpres 2019.

“Ini menghalangi parpol baru untuk terlibat, kalau persentase 4 atau 10 persen masih membuka ruang untuk parpol baru atau partai lama yang tidak mencapai perolehan suara untuk mencalonkan presiden,” tutur Hidayat.

Meskipun demikian, ia yakin keputusan akan diambil per Juni ini. Jika tidak menemukan jalan tengah, maka akan menempuh jalur voting di DPR.

“Tetapi saya harap bisa ada jalan tengah 4 atau 10 persen,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*