Djan Faridz Minta Menkum HAM Cabut SK Romahurmuziy

0
1
Djan Faridz Minta Menkum HAM Cabut SK Romahurmuziy

Jakarta, PEMILU.com – Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta selain menegaskan keabsahan Kepengurusan Muktamar VIII Jakarta juga memerintahkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk mencabut SK Pengesahan Kepengurusan PPP Hasil Muktamar VIII Pondok Gede.

“Kemudian menerbitkan SK Pengesahan Kepengurusan PPP yang merupakan hasil Muktamar VIII Jakarta. Dan itu harus dilakukan,” kata dia, di Jakarta, Jumat (25/11).

Menurut Djan, apabila Menkum HAM mengabaikan putusan tersebut, ancamanya adalah pidana. Sebab,
Menkum HAM termasuk sebagai pihak dalam putusan-putusan tersebut, maka wajib tunduk dan mentaati putusan itu. Hal ini demi menghindari sanksi pidana dalam Pasal 421 KUHP.

“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan,” tegas Djan Faridz.

Djan menjelaskan, ada beberapa salinan keputusan hukum yang telah diterimanya terkait keabsahan PPP hasil muktamar Jakarta. “Kami sudah mengantongi salinan putusan Tanggal 2 November 2015 Kasasi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015,” tandasnya.

Putusan itu, sambung Djan, sekaligus menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana tertera dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah.

Djan melanjutkan, putusan itu kemudian dikuatkan lagi dengan keputusan Tanggal 29 Maret 2016 Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 03/Pdt.G/2016/PN.Sby yang menyatakan menguatkan Putusan MA No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tersebut di atas. Kemudian, Tanggal 26 Mei 2016 Keputusan Pengadilan Negeri Serang, Banten No. 96/Pdt.G/2015/PN.Srg yang menguatkan mendukung Putusan MA No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tersebut di atas.

Yang terbaru ialah putusan Tanggal 15 November 2016 Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 588/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang menyatakan menguatkan Putusan Kasasi MA No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang menyatakan Kepengurusan Muktamar VIII Jakarta adalah Kepengurusan PPP yang sah.
Ditambah lagi dua putusan PTUN Tanggal 22 November 2016 Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 95/G/2016/PTUN-JKT dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 97/G/2016/PTUN-JKT.

“Putusan yang terakhir ini dengan tegas menyatakan membatalkan SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede dibawah kepemimpinan Romahurmuzy (Romi),” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here