Gubernur DKI Rombak Pejabat Bawahannya

0
14

Jakarta, Pemilu – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak jajaran kepala daerah tingkat II hingga kepala dinas di DKI. Menurut Anies, ‘perombakan kabinet’ ini merupakan hal yang lumrah di organisasi pemerintahan.

“Bapak ibu sekalian pelantikan alih jabatan promosi mutasi dan lain-lain dilakukan di selama sebuah organisasi untuk menjaga dan menumbuhkan budaya serta sistem yang berdasarkan kinerja, rotasi bahkan juga dilakukan dalam rangka turn of duty,” kata Anies dalam sambutannya usai melantik wali kota, bupati, dan kadis DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Anies mengatakan pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI ini sudah melewati proses seleksi dari panitia seleksi. Dia berharap para pejabat DKI yang baru ini bisa meningkatkan prestasi yang diraih pemprov.

“Bapak, ibu, saya ingin semua di sini menjaga prestasi, jaga kinerja, selalu tetap baik, pastikan tertib administrasi dalam keuangan dan pengelolaan aset pemda lainnya,” ujar Anies.

Panitia seleksi yang ditunjuk Anies pun tak main-main, ada mantan wakil menteri hingga mantan pimpinan KPK yang menjadi panitia seleksi. Semuanya berada di bawah komando Sekda Pemprov DKI Saefullah sebagai ketua panitia, kemudian anggota pertama asisten pemerintahan adalah Artal Reswan dan anggota kedua Prof dr Eko Prasojo, mantan Wakil Menteri PAN-RB.

“Ketiga, Bapak Adnan Pandu Praja, mantan Wakil Ketua KPK, anggota empat Riani Rahmawati, Direktur Human Resource Universitas Indonesia. Anggota enam dari Ahmad Harjadi, Deputi Gubernur Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2009-2012 dan Profesor Doktor Zaki Baridwan, guru besar ekonomi UGM. Tujuh orang anggota pansel ini yang nanti akan bertugas di dalam proses seleksi di tahap berikutnya,” kata Anies.

Berkaca ke belakang, rupanya perombakan ini berawal dari usul Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Meski begitu, Taufik enggan menyebut Anies mengikuti apa yang dia rekomendasikan. Politikus Gerindra itu menyebut perombakan wali kota memang perlu dilakukan.

“Ya kan saya ngusulin lima-limanya diganti. Sudah bener itu. Nggak, nggak lah, ya (ikuti rekomendasi),” kata Taufik saat dihubungi, Kamis (5/7).

Usulan itu memang pernah disampaikan M Taufik pada April lalu. Alasannya demi perombakan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi. Kala itu dia meminta wali kota Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur harus diganti, sementara Wali Kota Jakarta Utara menurutnya tak perlu diganti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here