Ketua DKPP Minta Cetak Biru Pemilu Serentak Cepat Diselesaikan

3
37

Jakarta, PEMILU.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta agar cetak biru untuk pemilu serentak pada 2019 segera dibuat. Menurut dia, berbagai kelemahan dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang dirasakan jauh dari prinsip-prinsip berdemokrasi yang baik dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi dalam rangka membangun blue print atau cetak biru untuk penyelenggaraan pemilu di 2019 dan seterusnya.

“Model Pemilu serentak ini sebenarnya sudah dilakukan pada Pemilu di Lampung 9 April 2014, dimana Pemilu Legislatif dilakukan bersamaan dengan Pemilu Gubernur sehingga hal ini bisa menjadi contoh,” tutur Jimly ketika menjadi keynote speech pada pembukaan kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara & Penganugrahan Muhammad Yamin Award yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang bekerjasama dengan Tahir Foundation dan Pemerintahan Kota Sawahlunto di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Jumat (30/5).

Dalam kegiatan yang dihadiri kalangan akademisi, praktisi pemilu, unsur pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat, penggiat konstitusi dan pemilu, peneliti, organisasi, mahasiswa, dan media massa itu, Jimly mengatakan, cetak biru sistem politik Indonesia meskipun itu hanya masalah jadwal pelaksanaan pemilu, akan tetapi dampak strategisnya cukup besar.

Implikasinya, kata Jimly, sangat signifikan. Sebab, berpengaruh terhadap struktur jabatan-jabatan yang dipilih sehingga perlu dipikirkan suatu desain mengenai sistem pemilu. Selain berdampak pada struktur jabatan-jabatan yang dipilih, struktur di parlemen dan komposisi mayoritas di DPR, juga berdampak pada sistem kepartaian.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif sekaligus untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada. “Harapan kita blue print ini cepat diselesaikan supaya diperlukan persiapan waktu yang cukup,” jelas dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, mengingatkan, kemajuan tekonologi dan tantangan praktik berdemokrasi di zaman modern sekarang makin kompleks sehingga Indonesia harus mempersiapkan kemungkinan akan diterapkannya sistem E-votting dengan menggunakan teknologi modern. Proses E-KTP sudah hampir selesai dan bila program E-KTP telah selesai maka administrasi kependudukan pun akan tertib sehingga sudah saatnya bangsa ini menerapkan sistem pemilu berbasis elektronik.

Dia menambahkan, dengan sistem pemilu serentak maka rakyat Indonesia bisa memastikan terpisahnya antara kepemimpinan presiden dan kepemimpinan di parlemen. Sebab, penelenggaraan pemilu yang serentak, maka rakyat boleh memilih dengan bebas.

“Rakyat boleh memilih presiden dari partai A tetapi boleh memilih anggota DPR dari partai B. Hal ini sangat mungkin terjadi dan dengan demikian hasil pemilu tidak akan serta-merta memastikan bahwa partai A menang kemudian jadi presiden. Pada titik inilah kita akan menyaksikan bahwa antara sistem eksekutif dan legislatif itu terpisah,” tutupnya.

3 COMMENTS

  1. Pak. Sekarang saatnya masih membicarakan keabsaan pileg 9 april 2014 bukan membicarakan pemilu serentak tahun 2019. Jangan alihkan perhatian masyarakat agar tmelupakan dosa penyelegaraan pileg kemaren. Yg penuh kecurangan,, money politic masf, dsb. Bgm saya sarankan pileg ulang serentak dngn pilpres 2014 ini. Tks.

  2. Pak.bagaimana tuh perkembangan penyelesaian perkara pileg 2014 lalu di mahkmah konstitusi. Khawatirnya diselesaikan dengan cara kompromi antar partai yg berkoalisi juga. Kauhan suara rakyat tuh. Bgm jadi kalau pileg seperti itu menjadi sah.

  3. Mendingan bpk melakukan percepatan pileg ulang serentak dngn pilpres agar pemilu 2014 ini jujur dan adil serta bersih dan kuat sbg dasar pondas i utk pemerintahan berikutnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here