Ketua DKPP Usul Parlemen Dipecah Dua

0
27

Jakarta, PEMILU.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) menyatakan, ada atau tidak adanya ambang batas (parliamentary threshold) bukanlah hal prinsipil untuk diperdebatkan. Sebab, keduanya sama-sama konstitusional.

Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menilai, ambang batas yang terlalu tinggi akan memangkas jumlah partai di parlemen. Akan tetapi bila angka ambang batas terlalu besar maka justeru akan menghambat kebebasan.

Pasalnya, kata Jimly, masyarakat di Indonesia terlalu majemuk dan kompleks. Sehingga tidak bisa mencegah orang atau kelompok untuk mendirikan partai. Apalagi, kecenderungan yang terjadi, ketika seseorang merasa kecewa terhadap salah satu partai, ia kemudian mendirikan partai baru.

“Jadi menurut saya, tidak bisa kita memaksakan diri untuk menyederhanakan jumlah partai dengan threshold. Pilihannya, angka tinggi tapi menghambat demokrasi. Angkanya rendah tidak membuat orang tobat untuk membuat partai lagi. Itu sulit,” ungkap dia, Selasa .

Namun, sambung Jimly, kebijakan threshold itu berguna untuk penyederhanaan manajemen pengelolaan Pemilu dan bukan untuk mengurangi jumlah partai. Sebab, peran partai masih dibutuhkan untuk mengakomodasi masyarakat yang plural.

Jadi, kata Jimly, pemerintahan akan lebih ideal kalau berbentuk parlementer. Dengan demikian, di dalam tubuh kabinet itu tercermin pluralitas masyarakat. Tapi oleh karena sistem pemerintahan menganut sistem presidensial, maka sistem ini harus diperkuat.

Caranya, lanjut dia, bukan dengan membatasi jumlah partai. Bahkan, jumlah partai yangi banyak tidak menjadi masalah. Akan tetapi struktur parlemennya itu yang diubah menjadi dua kekuatan atau dua barisan seperi di Amerika. Di sana, ada dua kekuatan. Satu mewakili kaum produsen yang bernaung di Partai Republik, sementara satu lagi kaum buruh yang diwakili oleh Partai Demokrat.

“Apakah di Amerika partainya cuma dua? Nggak. Banyak juga. Tiga puluhan lebih. Hanya tidak pernah kedengaran saja. Yang besar itu cuma dua karena terbentuk sejak dua setengah abad. Dua basis kepentingan, kekuatan. Republik dan Demokrat,” beber dia.

Di Indonesia akan sulit membayangkan struktur kekuatan politik menjadi dua kekuatan hal ini mengingat keragamanan atau pluralitas yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

“Jadi caranya bagaimana? satu segi harus diserap dalam struktur politik , yaitu partai. Biar saja banyak. Tapi begitu masuk dalam stukrtur negara, di parlemennya dibikin dua fraksi. Yaitu, pemerintah dan nonpemerintah. (Istilahnya, red) bukan oposisi karena orang tidak suka (istilah, red) oposisi. Kalau di Amerika istilahnya mayoritas dan minoritas. Di kita juga jangan menggunakan istilah itu. Orang alergi dengan istilah mayoritas dan minoritas. Istilah lebih tetapnya pemerintah dan nonpemerintah,” tutup Jimly.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here