KPU Susun Ulang Aturan Dana Kampanye

0
27

Jakarta, PEMILU.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuat aturan mengenai dana kampanye. Pasalnya, aturan yang sudah ada masih bisa dijebol para kandidat.

Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), calon kepala daerah harus mengeluarkan dana pra dan pasca kampanye yang meliputi biaya saksi yang nilainya miliaran rupiah serta mahar ke partai politik pengusung. KPK pun meminta KPU untuk memperluas definisi biaya kampanye.

“Kami harus mencari norma induk yang kemudian bisa menjadi rujukan KPU untuk memperluas pengaturan terkait laporan dana kampanye tidak hanya mencakup tahapan kampanye saja termasuk pra dan pasca,” ujar Komisioner KPU Ida Budhiati.

Ida kemudian menjelaskan mengenai biaya saksi yang dikeluarkan pasangan calon. Menurutnya, saat ini sudah ada 1 orang pengawas yang ditugaskan negara untuk mengawasi tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan terkait mahar politik, Ida berpendapat hal tersebut sudah ada pengaturan mengenai sanksi yang harus diberikan.

“Negara sudah hadir di TPS, diwakili oleh 1 orang pengawas TPS. Kalau misalnya ada calon yang tidak mampu menghadirkan saksi, ada wakil negara,” kata Ida.

Sedangkan untuk mahar politik, menurut Ida sebenarnya sudah ada aturanya. Bagi calon yang melakukannya bisa didiskualifikasi.

“Mahar politik UU juga sudah ada mengatur mengenai sanksi administrasi. Bisa dibatalkan apabila terbukti ada mahar politik dalam proses rekruitmen bakal-bakal calon melalui mekanisme internal parpol,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here