Nasdem: Manipulasi Suara Kejahatan Pemilu Terstruktur

0
53

Jakarta, PEMILU.com –  Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) partai Nasional Demokrat (Nasdem) Willy Aditya mengatakan, banyaknya kasus kecurangan pemilu pada saat rekapitulasi hasil pemungutan suara adalah kejahatan pemilu. Pasalnya, manipulasi suara terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur.

“Ini membuktikan juga bahwa penyelenggara pemilu tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya. Ini bukan lagi merupakan kesalahan teknis penghitungan suara, tapi sudah merupakan kejahatan pemilu,” paparnya.

Willy menyarankan, sistem penyimpanan data KPU harus diperbaiki baik pusat maupun daerah, serta terintegrasi. “Selain itu KPU juga harusnya lebih koperatif dan terbuka jika ada parpol yang menyatakan keberatan. Semua keberatan parpol dicatat untuk kemudian diselesaikan. Ini yang ada, justru KPU seperti membiarkan ini terjadi,” jelasnya.

Willy mencontohkan, beberapa kasus manipulasi suara diantaranya terjadi di Pasaman, Sumatera Barat. Partai NasDem harus kehilangan 4 kursi, karena saat pelaksanaan pleno KPUD Pasaman Barat hanya melakukan rekapitulasi data, meminta tanda tangan saksi dan menyerahkan formulir DB saja. Oleh sebab itu, Partai Nasdem tidak menandatangai berita acara sejak penghitungan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai Pleno KPU Sumatera Barat.

Kecurangan lain yang dialami Partai NasDem terjadi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Menurut ketua DPD Partai NsDem Karimun, Pristman Lalela, NasDem menolak hasil rekapitulasi suara karena ketidaksinkronan data perolehan suara saat proses penghitungan di tingkat panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan. Selain NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa juga menolak hasil rekaptulasi dengan alasan yang sama.

Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, delapan parpol juga menolak rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di tingkat Kota Surabaya. Partai NasDem, PKB, PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, dan Partai Hanura secara resmi menolak hasil perbaikan rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Surabaya kerena ada indikasi praktek penggelembungan suara

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Dadik Risdaryanto mengatakan indikasi penggelembungan suara tersebut sangat kuat, terstruktur dan dilakukan secara masif. “Akibatnya adalah sejumlah partai yang diuntungkan, dan ada pula yang partai dirugikan karena perolehan suara ketika dikonversi dengan suara kursi tidak signifikan,” ujar Dadik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here