Penetapan Rekapitulasi Tertunda, Ray Rangkuti: Bukti Kinerja KPU lemah

0
46

Jakarta, PEMILU.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga hari ini masih terus melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan legislatif 9 April. Ada empat propinsi hari ini yang menjadi bahasan, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Lampung.

Pembahasan cukup alot. Rapat pleno yang dipimpin Husni Kamnil Manik itu pun diwarnai protes akibat kinerja bawahanya yang kurang sempurna.

Masalah yang menimbulkan protes dari perwakilan parpol muncul mulai dari salah tulis, kejanggalan jumlah suara dan manipulasi data. Beberapa daerah yang sudah direkap namun harus ditunda pengesahannya antara lain adalah Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Banteng, DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

“Penetapan rekapitulasi untuk provinsi Yogyakarta dilakukan karena adanya laporan dari Partai Golkar dan NasDem tentang adanya dugaan kecurangan kepada Bawaslu. Penetapan baru akan dilakukan setelah ada rekomendasi dari Bawaslu terlebih dahulu,” ujar Ida Budhiati, Komisioner KPU.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai NasDem DIY Amin Zakaria mengatakan, ada indikasi kecurangan atas penghitungan suara. “Kami menemukan bahwa ada indikasi pelaksanaan proses yang tidak profesional seperti adanya formulir C1 yang tidak lengkap  baik hasil isian maupun tanda tangan petugas dan saksi. Beberapa kejanggalan proses inilah yang menjadikan dasar keberatan NasDem DIY atas hasil rekapitulasi KPU DIY,” ujar Amin.

Banyaknya penundaan penetapan hasil rekapitulasi karena protes parpol, dinilai pengamat politik Ray Rangkuti karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KPU terhadap penyelenggaran pencoblosan di tingkat daerah. “Persoalan lain yang akhirnya berdampak pada rekapitulasi adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sejak awal tidak tuntas, angkanya yang selalu berubah-ubah. Ini merupakan persoalan yang sudah menumpuk dan tidak diselesaikan, akhirnya seperti ini penetapan KPU pun berimbas” ujarnya.

Koordinator Lingkar Madani Indonesia ini menambahkan, banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh KPU Provinsi merupakan bukti dari lemahnya kinerja KPU pusat. Dan ini yang menjadi celah terjadinya berbagai pelanggaran pemilu yang mengakibatkan kerugian bagi parpol atau caleg tertentu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here