Home / Berita / Partai PPP / PPP: Presidential Threshold Langgar UUD 45
Presidential Threshold Langgar UUD 45

PPP: Presidential Threshold Langgar UUD 45

Jakarta, PEMILU.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) itu inkonstitusional. Berapapun angka persentasenya tak sejalan dengan hakekat Pasal 6A UUD yang menegaskan bahwa selama parpol itu sah sebagai peserta pemilu, maka ia berhak mengusulkan capres atau cawapres.

“Pasal 6A UUD sama sekali tak mensyaratkan adanya dukungan minimal berupa perolehan kursi atau suara,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (10/7).

Menurut Lukman, UU Pilpres seharusnya mampu menangkap jiwa dari norma yang ada di konstitusi terkait pemilihan presiden. Argumen yang menyatakan bahwa penurunan atau penghilangan ambang batas (PT) itu bisa mengusik posisi Presiden di DPR adalah cara pikir parlementer.

“Kalau itu masalahnya, kenapa tidak sekalian saja PT-nya 50% lebih, itu baru benar-benar aman. Tapi apakah kita mau kembali terapkan calon tunggal? Kembali ke masa ‘Kebulatan-Tekad’ seperti dulu?,” imbuh dia.

Kata dia, penetapan syarat minimal perolehan kursi atau suara bagi parpol yang bisa mengusulkan capres-cawapres itu, tak hanya memasung hak parpol, tapi juga hak sejumlah capres lain, dan masyarakat umum yang menghendaki adanya capres alternatif yang beragam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>