Partai Demokrat Masih Pertimbangkan Gugat KPU

0
66

Jakarta, Pemilu.com – Partai Demokrat masih mempertimbangkan soal gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mendiskualifikasi mereka di pemilu tahun ini.

Akibat telat menyerahkan laporan keuangan kampanye, Partai Demokrat didiskualifikasi untuk daerah pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka.

Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Max Sopacua menjelaskan, kedua DPC (Aceh Singkil dan Majalengka) sudah mengajukan dana kampanye.

“Menurut mereka sudah diajukan laporannya, ada tanda terimanya. Kami sedang mencari tahu apa yang kurang sehingga bisa didiskualifikasi”, kata Max kepada¬† Pemilu.com, Selasa (18/3).

Dia menjelaskan Demokrat akan melakukan penyelidikan persoalan ini. Apakah memang kesalahan ada pada pihak mereka atau sebaliknya, kesalahan pada KPU setempat.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, partai belum bisa memutuskan menggugat KPU. Karena belum menemukan titik masalahnya. Namun partai besutan SBY itu akan menggugat KPU kalau memang kesalahan ada pada KPU setempat.

“Kalau ditemukan kesalahan dari KPU ya kami pasti ajukan gugatan,” tegasnya.

Pada Minggu (16/3/2014), KPU mencoret 35 orang caleg DPD RI sebagai peserta pemilu. Selain itu, sebanyak sembilan partai politik di tingkat kabupaten/kota juga dicoret sebagai peserta pemilu.

Berikut daftar partai yang dicoret:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS):
Kota Tomohon
Kabupaten Toraja Utara

2. PDI Perjuangan:
Kabupaten Timor Tengah Selatan

3. Partai Gerindra:
Kabupaten Donggala

4. Partai Demokrat:
Kabupaten Aceh Singkil
Kabupaten Majalengka

5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):
Kabupaten Tabanan
Kota Tomohon

6. Partai Amanat Nasional (PAN):
Kabupaten Pelalawan

7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP):
Kota Gunungsitoli
Kabupaten Ngada

8. Partai Bulan Bintang (PBB):
Kabupaten Serdang Bedagai
Kota Gunungsitoli
Kota Sungai Penuh
Kabupaten Ngada
Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Minahasa Tenggara
Kabupaten Toraja Utara
Kota Tomohon

9. Partai Keadilan dan Persatuan Indoensia (PKPI):
Kabupaten Kepulauan Anabas
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Gorontalo Utara.

Pencoretan ini sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pada pasal I angka 5 peraturan tersebut menyebutkan: Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu pada setiap tingkatan dan calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 5, partai politik dan calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Setiap calon yang dicoret, masih bisa menggugat ke Bawaslu atau bahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here