Abaikan Penyandang, Gerindra: Langkah Mundur KPU

0
29

Jakarta, PEMILU.com – Juru bicara Partai Gerindra untuk Pemilihan Umum 2014 yang bidang Hukum dan HAM Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, mengabaikan hak warga negara penyandang cacat merupakan langkah mundur bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, setiap warga negara termasuk warga difabel (penyandang cacat) harus dilindungi hak politiknya.

“Tidak adanya template braille untuk pemilih yang menyandang tuna netra merupakan langkah mundur dari KPU. Pada pemilu sebelumnya hal tersebut diberlakukan, mengapa sekarang tidak?” katanya, di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut Dasco, antisipasi KPU dengan menyediakan pendamping bagi penyandang tuna netra bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) dalam penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara termasuk juga penyandang difabel mempunyai hak untuk dijaga kerahasiaannya pada saat memilih di TPS.

“Dengan adanya pendamping, asas LUBER tersebut akan hilang. Hal ini akan sangat merugikan bagi mereka,” kata dia.

Adanya pendamping, lanjut Dasco, untuk pemilih penyandang tuna netra dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya kecurangan. Kredibilitas pendamping pemilih tuna netra tersebut juga diragukan.

Dia menambahkan, KPU juga harus memperhatikan fasilitas pendukung bagi warga difabel agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. “Misalnya dengan adanya jalur atau kotak suara khusus bagi warga difabel. Namun harus tetap diperhatikan pula asas LUBER tersebut, jangan sampai angka golput meninggi karena warga difabel merasa hak pilih mereka tidak dilindungi. Negara harus melindungi sepenuhnya hak politik mereka sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here