Home / Partai Golkar

Partai Golkar

Logo Partai GolkarPartai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah sebuah partai politik yang ada di Indonesia, pertama kali berdiri pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno dengan nama Sekber GOLKAR, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

 

 

 

  • Ketua: Ir. Aburizal Bakrie (sejak 2009)
  • Sekretaris Jenderal: Idrus Marham
  • Didirikan: 20 Oktober 1964
  • Kantor pusat: DKI Jakarta

Gerindra: Menko Polhukam Tak Paham Hukum

Gerindra: Menko Polhukam Tak Paham Hukum

Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno agar untuk mengkaji ulang pemberian izin pelaksanaan Munas Golkar yang rencananya akan diadakan di Bali pada 30 November 2014 menuai pro dan kontra.

Read More »

Menkopolhukam Tak Paham Konstitusi

Menkopolhukam Tak Paham Konstitusi

Pemikir Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia ( Sigma), Said Salahuddin menilai pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang meminta Polri agar tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali sebagai bentuk tindakan yang tidak paham konstitusi.

Read More »

NasDem Puji Langkah Menko Polhukam Amankan Munas Golkar

NasDem Puji Langkah Menko Polhukam Amankan Munas Golkar

Ricuhnya rapat pleno Golkar untuk membahas pelaksanaan Musyawarah Nasional IX memancing Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno untuk mengkaji ulang pemberian izin pelaksanaan Munas Golkar yang rencananya akan diadakan di Bali pada 30 November 2014 dan meminta untuk menunda pelaksanaan Munas.

Read More »

DPR: Tak Ada Alasan Hentikan Proyek E-KTP

DPR: Tak Ada Alasan Hentikan Proyek E-KTP

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menepis tudingan server kartu identitas penduduk elektronik (E-KTP) berada di luar negeri.

Read More »

DPR: Jokowi Harus Revisi Surat Larangan Menteri Hadiri RDP

DPR: Jokowi Harus Revisi Surat Larangan Menteri Hadiri RDP

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak pemerintah segera mencabut surat edaran yang mengharamkam para menteri menghadiri rapat-rapat dengan DPR.

Read More »

DPR Bisa Panggil Paksa Pemerintah Jika Menolak RDP

DPR Bisa Panggil Paksa Pemerintah Jika Menolak RDP

Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat perintah yang melarang para pembantunya menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR.

Read More »

Proyek Maritim Jokowi Belum Jelas

Proyek Maritim Jokowi Belum Jelas

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, proyek maritim yang dijanjikan Presiden Joko Widodo sewaktu kampanye pemilihan presiden lalu, belum jelas juntrungannya.

Read More »

Revisi UU MD3, Laode Ida: Keterlibatan DPD Bisa Sunnah

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida mengatakan, permintaan DPD untuk dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 mestinya memang diperhatikan.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida mengatakan, permintaan DPD untuk dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 mestinya memang diperhatikan.

Read More »

DPR Ancam Sandra Anggaran Negara

DPR Ancam Sandra Anggaran Negara

Larangan dari Presiden Joko Widodo agar para menterinya tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, serta surat perintah Menteri BUMN Rini Soemarno yang juga mengharamkam pimpinanan perusahaan pelat merah mengikuti RDP dengan lembaga Legislatif mendapat respon negatif.

Read More »

Agus Hermanto: Demokrat Belum Menggalan Hak Interpelasi

Agus Hermanto: Demokrat Belum Menggalan Hak Interpelasi

Politisi Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, partainya belum menggalang hak interpelasi.

Read More »