Home / Partai Golkarpage 34

Partai Golkar

Logo Partai GolkarPartai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah sebuah partai politik yang ada di Indonesia, pertama kali berdiri pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno dengan nama Sekber GOLKAR, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

 

 

 

  • Ketua: Ir. Aburizal Bakrie (sejak 2009)
  • Sekretaris Jenderal: Idrus Marham
  • Didirikan: 20 Oktober 1964
  • Kantor pusat: DKI Jakarta

Pengamat: Menko Perekonomian 'Mandul'

Pengamat: Menko Perekonomian 'Mandul'

Pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati menilai Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil gagal membawa tim ekonomi bergerak maju.

Read More »

Tiga Menteri Ini Tak Punya Konsep Yang Jelas

Tiga Menteri Ini Tak Punya Konsep Yang Jelas

Tiga menteri dalam Kabinet Kerja dinilai tak punya konsep.

Read More »

Misbakhun: Tidak Tertutup Kemungkinan Ical Merapat Ke KIH

Misbakhun: Tidak Tertutup Kemungkinan Ical Merapat Ke KIH

Politikus Golkar Muhammad Misbakhun menyatakan, ada kemungkinan partai Golkar merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Read More »

Pengamat: Evaluasi Belum Tentu Reshuffle

Pengamat: Evaluasi Belum Tentu Reshuffle

Pengamat Ekonomi Indef Enny Sri Hartati mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi semua pembantunya.

Read More »

Syarief Hasan Pastikan Megawati Hadiri Kongres Demokrat

Syarief Hasan Pastikan Megawati Hadiri Kongres Demokrat

Ketua Harian Partai Demokrat memastikan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal hadir dalam kongres Partai Demokrat yang digelar awal Mei 2015 di Surabaya.

Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU Parpol

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU Parpol

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Correct, Perludem, Kode Inisiatif, YLBHI, IPC, Para Syndicate dan JPPR menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Partai Politik oleh DPR.

Read More »

PPP dan Golkar Harus Terima Konsekuensi Tak Bisa Ikuti Pilkada

PPP dan Golkar Harus Terima Konsekuensi Tak Bisa Ikuti Pilkada

Pengamat politik dari Komite Indonesia Pemilih (Tepi), Jeirry Sumampow tak setuju dengan rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Partai Politik (Parpol) dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Read More »

Pakar Hukum: Revisi UU Parpol Picu Kekacauan

Pakar Hukum: Revisi UU Parpol Picu Kekacauan

Wacana merevisi UU Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menimbulkan pro dan kontra.

Read More »

PAN Haramkan Tarik Mahar Dalam Pilkada

PAN Haramkan Tarik Mahar Dalam Pilkada

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan memungut bayaran sepeser pun kepada calon kepala daerah yang ingin mendaftarkan diri melalui PAN dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

Read More »

Revisi UU Parpol Untuk Akomodir Semua Fraksi Dalam Pilkada

Revisi UU Parpol Untuk Akomodir Semua Fraksi Dalam Pilkada

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menilai, revisi UU Partai Politik adalah hal yang wajar.

Read More »