Home / Partai Nasdempage 42

Partai Nasdem

Logo Partai NasdemPartai NasDem diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011 di Jakarta oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi Nasional Demokrat. Dalam perjalanannya, Partai Nasdem sukses masuk ke dalam 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang ditetapkan oleh KPU pada bulan Januari 2013 dan menjadikan Partai Nasdem berhak untuk maju sebagai peserta PEMILU 2014 dengan nomor urut 1.

Ketua: Surya Paloh
Sekretaris Jenderal: Patrice Rio Capella
Didirikan: 26 Juli 2011
Kantor pusat: Jl. R.P. Soeroso No. 44, Jakarta

Polri Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu Negatif

Polri Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu Negatif

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat tidak terprovokasi isu-isu yang meresahkan masyarajat menjelang pengumuman rekapitulasi pemilihan presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang.

Read More »

Tim Jokowi-JK Sebut PSU Cacat Hukum

Tim Jokowi-JK Sebut PSU Cacat Hukum

Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan capres-cawapres pemilu dinilai tidak tepat.

Read More »

Golkar Dibentuk Untuk Mendukung Pemerintahan

Golkar Dibentuk Untuk Mendukung Pemerintahan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Nasinal Demokrat (NasDem), Patrice Rio Capella menganggap wajar bila Golkar dan Demokrat hijrah ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla dari koalisi permanen Merah-Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

Read More »

Lembaga Survei Wajib Memiliki Etik Dari Asosiasi Persepi, Guna Mencegah Kericuhan Data

Lembaga Survei Wajib Memiliki Etik Dari Asosiasi Persepi, Guna Mencegah Kericuhan Data

Persepi adalah perhimpunan para pelaku survei opini publik. Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, dalam diskusi bertajuk 'Quick Count, Etika Lembaga Riset, dan Tanggung Jawab Ilmuwan' di Universitas Pramadina, Jakarta Selatan

Read More »

Burhanuddin: Terkait Hasil Quick Count Lembaga Survei Indikator Terbuka Data Semua di Web

Burhanuddin: Terkait Hasil Quick Count Lembaga Survei Indikator Terbuka Data Semua di Web

Direktur lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwasannya Lembaga survei yang dia gandrunginya tersebut masuk kategori asosiasi Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya.

Read More »

Burhanuddin: Penting Quick Count Sebagai Prediksi Pemenang Lebih Cepat, Kawalan, dan Alat Kontrol Kecurangan Pilpres.

Burhanuddin: Penting Quick Count Sebagai Prediksi Pemenang Lebih Cepat, Kawalan, dan Alat Kontrol Kecurangan Pilpres.

Direktur Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan hitung cepat (quick count) pada dasarnya diperlukan untuk mengawal dan mengontrol kecurangan.

Read More »

Iklan Prabowo-Hatta Capai Rp 88,2 Milyar

Iklan Prabowo-Hatta Capai Rp 88,2 Milyar

Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Prabowo - Hatta melaporkan dana kampanye tahap ke III ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (18/7).

Read More »

Dengan Perbanyak Latihan TNI Maksimalkan Kawalannya Pada Hasil Pilpres 2014

Dengan Perbanyak Latihan TNI Maksimalkan Kawalannya Pada Hasil Pilpres 2014

TNI lekas mengawal Pilpres 2014 dengan rasa aman dan TNI juga tidak main-main demi mengamankan terciptanya rasa yang aman untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Read More »

Daniel Dhakidae: Hasil Quick Count Berbeda, KPU Bermasalah, Bukan Lembaga Survei

Daniel Dhakidae: Hasil Quick Count Berbeda, KPU Bermasalah, Bukan Lembaga Survei

Peneliti senior Daniel Dhakidae dalam diskusi terbuka The Indonesian Institue (TII) dengan tajuk 'Quickcount, Etika Lembaga Riset dan Tanggung Jawab Ilmuan', di Universitas Paramadina, Jakarta

Read More »

Mayjen Mudjiono: Terkait Penyelenggaraan Pilpres 2014, TNI Akan Beri Rasa Aman.

Mayjen Mudjiono: Terkait Penyelenggaraan Pilpres 2014, TNI Akan Beri Rasa Aman.

Keberadaan segenap prajurit TNI harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di sekelilingnya, dengan bersungguh-sungguh memegang komitmen netralitas, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2014, yang telah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Read More »