Home / Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang PBBPartai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam dan didirikan pada 17 Juli 1998. PBB telah mengikuti pemilu sebanyak tiga kali yaitu pada Pemilu 1999, 2004 dan Pemilu tahun 2009. Partai ini kemudian diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.

 

 

 

 

  • Ketua: M.S. Kaban
  • Sekretaris Jenderal: BM Wibowo Hardiwardoyo
  • Didirikan: 17 Juli 1998
  • Kantor pusat:Pasar Minggu, Jakarta Selatan

DPR: Tak Ada Alasan Hentikan Proyek E-KTP

DPR: Tak Ada Alasan Hentikan Proyek E-KTP

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menepis tudingan server kartu identitas penduduk elektronik (E-KTP) berada di luar negeri.

Read More »

DPR: Jokowi Harus Revisi Surat Larangan Menteri Hadiri RDP

DPR: Jokowi Harus Revisi Surat Larangan Menteri Hadiri RDP

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak pemerintah segera mencabut surat edaran yang mengharamkam para menteri menghadiri rapat-rapat dengan DPR.

Read More »

DPR Bisa Panggil Paksa Pemerintah Jika Menolak RDP

DPR Bisa Panggil Paksa Pemerintah Jika Menolak RDP

Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat perintah yang melarang para pembantunya menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR.

Read More »

Proyek Maritim Jokowi Belum Jelas

Proyek Maritim Jokowi Belum Jelas

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, proyek maritim yang dijanjikan Presiden Joko Widodo sewaktu kampanye pemilihan presiden lalu, belum jelas juntrungannya.

Read More »

Revisi UU MD3, Laode Ida: Keterlibatan DPD Bisa Sunnah

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida mengatakan, permintaan DPD untuk dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 mestinya memang diperhatikan.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida mengatakan, permintaan DPD untuk dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 mestinya memang diperhatikan.

Read More »

DPR Ancam Sandra Anggaran Negara

DPR Ancam Sandra Anggaran Negara

Larangan dari Presiden Joko Widodo agar para menterinya tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, serta surat perintah Menteri BUMN Rini Soemarno yang juga mengharamkam pimpinanan perusahaan pelat merah mengikuti RDP dengan lembaga Legislatif mendapat respon negatif.

Read More »

Agus Hermanto: Demokrat Belum Menggalan Hak Interpelasi

Agus Hermanto: Demokrat Belum Menggalan Hak Interpelasi

Politisi Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, partainya belum menggalang hak interpelasi.

Read More »

Pengamat: Deadline Jokowi Satu Semester

Pengamat: Deadline Jokowi Satu Semester

Analis politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, sebagai rezim pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla harus diberikan kesempatan bekerja merealisasikan janji-janji manisnya selama kampanye pemilu presiden (pilpres) 2014 lalu.

Read More »

Tenggelamkan Kapal Asing, DPR: Hanya Gagah-gagahan Saja

Tenggelamkan Kapal Asing, DPR: Hanya Gagah-gagahan Saja

Wacana pemerintah menenggalamkan kapal asing yang melintas di perairan Indonesia dikementari DPR.

Read More »

DPR Akan Interpelasi Pemerintah

DPR Akan Interpelasi Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggunakan hak interpeleasinya.

Read More »